Dengan latar belakang keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam dunia politik, Puan telah tumbuh dalam lingkungan yang mendorongnya untuk berkarier di bidang yang sama.
Pendidikan dan karier politik
Puan menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Indonesia dengan jurusan Komunikasi Massa dan meraih gelar Sarjana pada tahun 1997.
Setelah menyelesaikan studinya, Puan mulai terlibat dalam dunia politik dengan bergabung di bawah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai politik yang didirikan oleh ibunya, Megawati Soekarnoputri.
Puan Maharani mengawali karirnya sebagai anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri pada tahun 2006.
Karier politiknya mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI-P setelah meraih suara terbanyak di wilayah Jawa Tengah yakni Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.
Kinerjanya yang aktif di DPR membuatnya semakin dikenal sebagai politisi yang berpotensi. Pada Pemilu 2014, Puan kembali terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara yang signifikan.
Pada tahun yang sama, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama.
Karier puncak di DPR
Pada tahun 2019, Puan Maharani mencatat sejarah baru dalam perjalanan politiknya dengan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Ia merupakan perempuan pertama yang menjabat posisi ini dalam sejarah politik Indonesia.
Sebagai Ketua DPR, Puan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengesahkan undang-undang dan menyuarakan aspirasi rakyat.
Di bawah kepemimpinannya, DPR telah menyelesaikan berbagai undang-undang penting, meskipun sering kali juga menghadapi kritik terkait dengan proses legislasi yang dianggap terburu-buru atau tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Puan dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, namun tetap mengedepankan dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak.
Citra publik dan kontroversi
Sebagai salah satu tokoh politik terkemuka, Puan Maharani tidak lepas dari kontroversi. Keputusan-keputusan politik yang diambilnya, baik ketika menjabat sebagai Menko PMK maupun sebagai Ketua DPR, sering kali menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Salah satu isu yang sempat menjadi sorotan adalah terkait pembahasan dan pengesahan sejumlah undang-undang yang menuai protes dari masyarakat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja.
Meski demikian, Puan tetap menjadi sosok yang kuat di kancah politik nasional. Ia juga dipandang sebagai salah satu kandidat potensial untuk mengikuti jejak ibunya dalam mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia di masa mendatang. Dukungan politik dari PDI-P serta warisan politik keluarganya memberikan modal besar bagi Puan untuk terus melanjutkan karier politiknya.
Kehidupan pribadi
Di luar dunia politik, Puan Maharani menjalani kehidupan yang relatif tertutup. Ia menikah dengan pengusaha Hapsoro Sukmonohadi, dan memiliki dua orang anak.
Meskipun memiliki tanggung jawab besar sebagai politisi, Puan tetap berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karier politiknya.
Baca juga: Profil – Laksamana TNI Yudo Margono, calon Panglima TNI
Baca juga: Profil – Serba pertama trah politik Sukarno
Baca juga: Profil Titiek Soeharto
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024