Jakarta (ANTARA) – Tahukah Anda bahwa sebenarnya dahulu tanah Pasundan atau Jawa Barat sempat menginginkan kedaulatan sendiri sebagai Negara Pasundan.
Hal ini terjadi saat Belanda mendirikan negara federal Republik Indonesia Serikat pascakemerdekaan tanggal 24 April 1948.
Namun, negara ini telah ada mulai tahun 1946 dan diprakarsai oleh Moesa Soeria Kartalegawa, sebelum akhirnya diproklamasikan keberadaannya pada tanggal 4 Mei 1947 di Kota Bandung dan didukung oleh Belanda.
Negara Pasundan saat itu meliputi wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Kota Bandung saat itu dipilih sebagai Ibukota Negara Pasundan.
Presiden negara ini adalah Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema. Ia merupakan seorang yang memiliki pemikirannya yang nasionalis, hal ini lah yang pada akhirnya membawa dirinya diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia oleh Soekarno.
Saat masih menjabat sebagai presiden Negara Pasundan, Wiranatakoesoema memiliki beberapa perdana menteri yaitu Adil Puradiredja, Djumhana Wiriaatmadja, dan Anwar Tjokroaminoto.
Baca juga: Baku tembak TNI-OPM kembali terjadi, satu prajurit gugur
Perbedaan kubu
1. Kubu Federalis
Kubu federalis diwakili oleh Raden Adipati Aria Moesa Soeria Kartalegawa, mantan Bupati Garut yang tidak bersimpatik pada pergerakan nasional. Ia didukung oleh intelijen militer Belanda (NEVIS) dan beberapa tokoh politik yang pro-federalisme.
Kartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) di Bogor atas inisiatif eks perwira KNIL, Kolonel Santoso, yang juga penasihat politik Van Mook. Partai ini dibentuk dengan keanggotaan yang dilakukan melalui paksaan halus dan dukungan dari pejabat Belanda seperti Residen M. Klaassen.
Pada 4 Mei 1947, Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan di Bandung meskipun ditentang oleh Van Mook. Upaya ini tidak mendapat dukungan luas karena reputasi buruk Kartalegawa, yang dianggap sebagai koruptor oleh pihak Belanda sendiri.
Proklamasi tersebut juga mendapat perlawanan dari rakyat dan dianggap sebagai tindakan pembelotan terhadap Republik Indonesia.
2. Kubu Republiken
Berbeda dengan upaya federalis yang kurang mendapat dukungan, kubu republiken berhasil memanfaatkan pembentukan Negara Pasundan sebagai strategi untuk menjaga Tatar Pasundan tetap berada dalam Republik Indonesia.
Kubu ini dipimpin oleh Raden Aria Wiranatakoesoema, seorang tokoh nasionalis Sunda yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Baca juga: TNI gagalkan aksi teror separatis terhadap pekerja proyek di Maybrat
Wiranatakoesoema terpilih sebagai Presiden Negara Pasundan melalui proses konferensi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, dan kalangan swasta.
Terpilihnya Wiranatakoesoema merupakan kemenangan kaum republiken yang didukung oleh Soekarno. Kemenangan ini menunjukkan bahwa strategi politik republiken berhasil mempertahankan Tatar Pasundan sebagai bagian dari Indonesia.
Pemerintahan Negara Pasundan
Negara Pasundan menjalankan pemerintahan dengan kabinet yang silih berganti. Berikut adalah daftar kabinet yang pernah memerintah:
- Kabinet Adil (8 Mei 1948 – 10 Januari 1949) dengan Adil Puradiredja sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Djumhana I (10 Januari 1949 – 11 Januari 1950) dengan Djumhana Wiriaatmadja sebagai Perdana Menteri.
- Kabinet Anwar (11 Januari 1950 – 23 Januari 1950) dengan Anwar Tjokroaminoto sebagai Perdana Menteri.
Akhir Negara Pasundan
Negara Pasundan mengalami tekanan politik yang semakin kuat dari Belanda. Ketika terjadi Peristiwa APRA pada 30 Januari 1950, Presiden Wiranatakusumah akhirnya menyerahkan mandat kepada Parlemen Pasundan.
Pada 8 Maret 1950, Negara Pasundan resmi bubar dan kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Baca juga: Polda kerahkan 70 personel Brimob pada Operasi Separatis di Maybrat
Baca juga: Wakil PM Marles tegaskan Australia tak dukung separatis di Papua
Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024