Hingga Mei 2024 lalu sebanyak 11 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang telah menyusun RAD-PPM dan sudah disahkan dalam peraturan kelapa daerah masing-masing
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) segera menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) untuk menciptakan lingkungan hidup bebas dari senyawa yang berbahaya ketika terlepas ke ekosistem.
Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) di Jakarta, Selasa, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata terkait penggunaan merkuri yang berdampak bagi kesehatan dan lingkungan pada 2017.
Sebagai salah satu logam berat yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, lanjutnya, pemerintah kemudian telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) untuk mendorong penghapusan penggunaannya di berbagai sektor, termasuk manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil, dan kesehatan.
Baca juga: Ombudsman dorong KLHK jadi penanggung jawab penghapusan merkuri
“Hingga Mei 2024 lalu sebanyak 11 provinsi dan 10 kabupaten/kota yang telah menyusun RAD-PPM dan sudah disahkan dalam peraturan kelapa daerah masing-masing. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada 10 kabupaten/kota dan 11 provinsi ini,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.
Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam pernyataan serupa mengingatkan kepada pemda adanya kewajiban untuk menyusun RAD-PPM untuk mendukung upaya penghapusan penggunaan merkuri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dia mengatakan pihaknya terbuka untuk melakukan dialog dalam membantu pemda dalam penyusunan RAD-PPM serta pengelolaan limbah B3 secara umum.
Baca juga: KLHK: Pengurangan dan penghapusan merkuri didorong di empat sektor
“Masih sedikit pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota yang menyusun RAN PPM sehingga dalam kesempatan ini juga menjadi ajang dialog dengan pemda untuk bagaimana mereka mengurangi dan menghapus merkuri,” kata Rosa Vivien Ratnawati.
Terkait penanganan B3, ia mengatakan KLHK dalam kesempatan Rakornas PSLB3 meluncurkan Pusat Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang terintegrasi dengan sistem milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung reaksi cepat ketika terjadi kejadian darurat terkait limbah B3.
Baca juga: Rencana hapus merkuri, Ombudsman temukan enam potensi maladministrasi
Baca juga: KLHK: Perlu peta jalan percepat penghapusan penggunaan merkuri di PESK
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024