“Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan unit kerja strategis di instansi bapak/ibu sekalian untuk menjadi unit kerja zona integritas menuju WBK/WBBM,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Azwar Anas mengatakan bahwa pembangunan ZI menuju WBK & WBBM ini merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden RI tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.
Untuk itu, pembangunan zona integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyebutkan ada beberapa kriteria agar unit/satuan kerja dapat diusulkan menuju WBK/WBBM.
Pada tingkat instansi pemerintah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan instansi pemerintah pada tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 minimal wajar tanpa pengecualian (WTP).
Syarat berikutnya adalah predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB pada tahun 2023 minimal B untuk usulan menuju WBK dan BB untuk usulan menuju WBBM.
Baca juga: Kemen-PANRB gelar evaluasi keberlanjutan inovasi pelayanan publik
Baca juga: Menpan RB: Pemenang Anugerah ASN layak diperhitungkan kariernya
Selain itu, indeks reformasi birokrasi (RB) hasil evaluasi Kementerian PANRB pada tahun 2023 minimal kategori CC pada pemerintah daerah (pemda) dan B pada K/L untuk usulan menuju WBK, serta minimal B pada pemda dan BB pada K/L untuk usulan menuju WBBM.
“Kriteria lainnya pada tingkat instansi pemerintah adalah tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat minimal level tiga,” ungkapnya.
Erwan juga mengingatkan bahwa Kementerian PANRB tidak menerima pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik (hard copy).
Ia mengimbau agar setiap instansi pemerintah melakukan pengusulan unit kerja dengan cermat.
“Pengusulan hanya dapat satu kali melalui salah satu akun instansi pemerintah yang digunakan untuk login portal RB nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin mengatakan bahwa khusus pada pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan one local government one ZI (OLGOZI) atau satu pemerintah daerah satu unit ZI.
Untuk mendukung aksi prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Kementerian PANRB fokus pada unit pelayanan strategis.
Unit tersebut di antaranya rumah sakit umum daerah, dinas kependudukan dan catatan sipil, unit kerja yang menyelenggarakan sistem administrasi manunggal satu atap, unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan, dan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan.
“Dengan demikian, harapannya makin banyak pemerintah daerah yang mendapat kesempatan untuk mengusulkan unit kerjanya,” pungkas Kamaruddin.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024