“Koperasi memang kurang rebranding, tentu dalam hal itu kita harus bisa sosialisasi ke generasi muda, tapi itu akan bisa berjalan efektif sekiranya bisa didorong juga koperasi sebagai badan usaha masuk sektor industri, punya pengolahan sendiri,” kata Ferry di Bandung, Minggu.
Hal ini, kata Ferry, untuk mengantisipasi adanya produk koperasi yang tidak terserap hingga menyebabkan kerugian seperti kejadian di Boyolali, Jawa Tengah, di mana susu produksi peternak di sana tidak terserap industri pengolahan susu.
“Kami minta supaya sekarang saatnya koperasi punya pabrik pengolahan susu sendiri, ini contoh Kementerian Koperasi mendorong koperasi masuk ke sektor industri, kalau itu terjadi kalangan generasi muda enggak usah pakai influencer-influencer, pasti akan menjadikan koperasi ketika masuk ke industri akan menjadi pilihan dan alternatif kegiatannya,” ujar dia.
Untuk pengembangan koperasi juga, kata Ferry, pemerintah akan membentuk satuan kerja yang bisa mengkaji dan mengevaluasi impor khususnya pangan yang punya dampak besar pada masyarakat.
“Termasuk di dalamnya susu dan yang lain-lainnya. Karena kan kalau lihat impor yang dilakukan oleh kita sekarang relatif cukup besar dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden soal swasembada, itu artinya kita harus mengurangi impor dan menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, terkait adanya wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Ferry mengatakan pihaknya mengusulkan agar hal itu tidak ditetapkan saat ini mengingat belum stabilnya perekonomian.
“Kami usulkan supaya jangan ditetapkan sekarang lah, sebaiknya ditunda dulu, dicarikan sumber-sumber lain yang memungkinkan bisa punya sumber penerimaan negara,” tuturnya.